H. Mat Yasin Usulkan Kemudahan Akses BBM Bersubsidi bagi Ambulans Sosial Demi Kelancaran Layanan Kemanusiaan

[Foto : Ketua DPAC Madas Sedarah Balongpanggang H Mat Yasin]

Gresik | Jurnalpersnusantara.com – Kepedulian terhadap pelayanan kemanusiaan mendorong Ketua DPAC MADAS Sedarah Balongpanggang, H. Mat Yasin, menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Pertamina agar memberikan kemudahan akses pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi ambulans sosial yang digunakan untuk melayani masyarakat secara gratis.

Usulan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman yang dialaminya saat hendak mengisi BBM untuk ambulans milik Tim MADAS Sedarah Kabupaten Gresik. Saat itu, pengisian Pertalite terkendala karena barcode tidak dibawa, meskipun kendaraan tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sosial dan pelayanan kemanusiaan.

Menurut H. Mat Yasin, aspirasi yang disampaikannya bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan yang berlaku, melainkan sebagai masukan konstruktif agar regulasi dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam situasi darurat.

"Ambulans kami digunakan murni untuk kegiatan sosial. Siapa pun masyarakat Gresik yang membutuhkan bantuan akan kami layani secara gratis. Karena itu, kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel ketika kondisi benar-benar mendesak, misalnya petugas dapat memberikan kemudahan apabila barcode tertinggal, tentu dengan mekanisme verifikasi yang jelas agar tidak disalahgunakan," ujar H. Mat Yasin.Minggu (28/06/2026)

Ia menilai, dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk bantuan anggaran. Menurutnya, kebijakan yang mempermudah kerja para relawan dan organisasi sosial juga merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai solusi, H. Mat Yasin mengusulkan agar pemerintah bersama Pertamina menyusun mekanisme khusus bagi ambulans sosial milik organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun komunitas relawan. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui pendataan resmi, kartu identitas kendaraan sosial, atau sistem verifikasi khusus yang dapat digunakan ketika kendaraan menjalankan misi kemanusiaan.

Ia meyakini langkah tersebut akan memberikan kepastian bagi para relawan sekaligus tetap menjaga akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, H. Mat Yasin juga berharap terjalin koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU sehingga petugas di lapangan memiliki pedoman yang seragam dalam melayani ambulans sosial, terutama ketika sedang menjalankan tugas kemanusiaan.

"Harapan kami sederhana. Ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan secepatnya, jangan sampai pelayanan kemanusiaan terhambat hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya masih bisa dicarikan solusi. Negara hadir bukan hanya melalui bantuan dana, tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, H. Mat Yasin berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Pertamina dalam menyempurnakan kebijakan yang telah berjalan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan organisasi sosial akan semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan sehingga masyarakat dapat memperoleh pertolongan secara cepat, mudah, dan tanpa hambatan administratif yang tidak diperlukan.

"Pelayanan kemanusiaan sejatinya membutuhkan kecepatan, kepastian, dan dukungan kebijakan yang adaptif. Ketika regulasi mampu berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan pertolongan," pungkasnya.

(Ul JPN)

Baca Juga Artikel ini

View