Aksi ini dipicu dua persoalan utama dugaan rekrutmen tenaga kerja yang tidak transparan serta bau menyengat yang dinilai meresahkan warga tanpa pernah ada sosialisasi sebelumnya.
Kepala Desa Iker-Iker Geger Kristono menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap manajemen perusahaan. Menurutnya, sejak awal warga hanya menerima janji-janji tanpa realisasi nyata dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
“Rekrutmen tidak transparan. Mayoritas tenaga kerja dari luar. Warga kami hanya dijanjikan,” tegasnya di hadapan massa.Senin(16/02/2026)
Selain itu, persoalan aroma tak sedap yang muncul dari aktivitas perusahaan disebut sebagai hal yang asing bagi masyarakat. Warga menilai tidak pernah ada sosialisasi resmi terkait potensi dampak lingkungan sebelum operasional dimulai.
Koordinator lapangan aksi, Iswahyudi, bahkan menyebut perusahaan tidak kooperatif sejak awal.
“Bukan hanya tenaga kerja inti, bahkan tukang kuli proyek pun warga tidak pernah dilibatkan. Dan soal bau menyengat itu jelas tidak bisa ditoleransi. Harapan kami, perusahaan tidak boleh lagi beroperasi sebelum semua persoalan ini tuntas,” ujarnya lantang.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah awak media hendak masuk ke area perusahaan untuk melakukan konfirmasi. Petugas keamanan menghadang dan membatasi akses peliputan, memicu ketegangan singkat di lokasi.
Sementara itu, Faris selaku perwakilan Manajer Operasional PT Jati Perkasa Nusantara memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa terkait bau, perusahaan telah melakukan uji laboratorium dan hasilnya disebut masih di bawah ambang batas.
“Kami terus berupaya meminimalisir dampak dengan sistem filtrasi tambahan,” jelasnya.
Mengenai tenaga kerja, Faris menegaskan bahwa perusahaan mengikuti ketentuan Perda Kabupaten Gresik tentang penyerapan 60 persen tenaga kerja lokal, yang dimaksud adalah warga Kabupaten Gresik secara umum.
“Untuk warga Desa Iker-Iker Geger tetap menjadi prioritas setelah perusahaan beroperasi penuh. Saat ini kami masih dalam tahap trial,” tambahnya.
Di sisi lain, Sugito, Ketua PASSER Wong Bodho DPC Gresik, menyatakan pihaknya siap mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam. Aspirasi warga harus dihormati. Jika ada ketidakadilan, kami kawal sampai selesai. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Aksi berakhir dengan tuntutan agar perusahaan membuka ruang dialog terbuka dan transparan dengan masyarakat serta memastikan hak warga lokal tidak terabaikan.
(ul)
View




Hi Please, Do not Spam in Comments