Prabowo Cabut 17 Konsesi Perusahaan, 104 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla

Admin
0

Presiden tegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan. Sebanyak 71.000 personel dikerahkan untuk penanganan kebakaran.

[Foto : Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia]
Manila | Jurnalpersnusantara.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah penegakan hukum dilakukan melalui pencabutan konsesi hingga proses penyelidikan dan penuntutan terhadap sejumlah korporasi.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Sementara itu, 26 perusahaan sedang dalam proses penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.

Secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian terkait persoalan karhutla.

Prabowo menegaskan, penanganan kebakaran hutan tidak hanya menyasar pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Besarnya upaya penanganan karhutla juga tercermin dari pengerahan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Namun, operasi tersebut menyisakan duka setelah 16 personel gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Dua helikopter juga dilaporkan hilang dalam operasi tersebut.

Presiden turut menyoroti dampak kabut asap lintas batas yang tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga Malaysia dan Singapura. Atas kondisi tersebut, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara atas gangguan yang ditimbulkan.

Ke depan, pemerintah berupaya memperkuat sistem pencegahan dan pengendalian karhutla melalui persiapan pembentukan lembaga baru serta program penanganan yang lebih sistematis.

Langkah tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar ancaman lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, tanggung jawab korporasi, dan hubungan antarnegara.

Komitmen pemerintah kini diuji melalui konsistensi penegakan hukum dan upaya pencegahan agar bencana kebakaran hutan tidak terus berulang.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden

Baca Juga Artikel ini

View
Tags

Posting Komentar

0 Komentar

Hi Please, Do not Spam in Comments

Posting Komentar (0)
3/related/default

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!