![]() |
| [Foto : Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI] |
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, turut angkat bicara menanggapi desakan yang meminta 580 legislator periode 2024–2029 membuka rekam jejak pendidikan mereka kepada masyarakat.
Doli mengingatkan bahwa seluruh anggota DPR RI merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurutnya, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenali, mencari informasi, serta mempertimbangkan latar belakang calon legislatif sebelum menentukan pilihan di bilik suara.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPR telah melewati proses administrasi dan verifikasi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Doli menyebut informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat diakses melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, menurutnya, persoalan ijazah anggota DPR tidak perlu terus diperpanjang.
Namun, pernyataan Doli justru menghadirkan sorotan lain. Ia secara terbuka mempertanyakan motif di balik desakan masyarakat yang meminta ijazah seluruh anggota DPR dibuka.
"Ya, sekarang tinggal motifnya apa dulu ini," demikian pernyataan Doli saat menanggapi desakan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai polemik ijazah tersebut berpotensi menguras energi, sementara seluruh pihak seharusnya lebih fokus membantu pemerintah menjalankan program-programnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Meski demikian, Doli menyatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk menguji atau menggugat apabila mempunyai informasi baru terkait persyaratan pendidikan anggota DPR.
Polemik ini semakin menempatkan latar belakang pendidikan para wakil rakyat dalam perhatian publik. Desakan keterbukaan bukan hanya menyangkut jenjang pendidikan, tetapi juga kepastian mengenai keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.
Kini, pernyataan Doli yang mempertanyakan motif desakan publik menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas. Di satu sisi, DPR menyatakan seluruh anggotanya telah dipilih rakyat dan melewati proses verifikasi. Di sisi lain, masyarakat menginginkan keterbukaan dokumen pendidikan sebagai bentuk transparansi pejabat publik.
Pertanyaannya, jika masyarakat meminta transparansi terhadap dokumen pendidikan para wakilnya, mengapa justru motif permintaan itu yang dipertanyakan? Publik tentu menunggu jawaban yang lebih konkret, bukan sekadar penjelasan bahwa 580 anggota DPR telah terpilih melalui Pemilu.
(Redaksi)
View

Hi Please, Do not Spam in Comments