![]() |
| [Foto : Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia] |
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan dan arahan terkait situasi yang tengah dihadapinya. Salah satu arahan tersebut adalah agar dirinya terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri," ujar Gibran.
Ia menjelaskan, Presiden menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1) dihadirkan dalam proses hukum tersebut.
"Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK," ungkapnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Gibran untuk memperoleh kejelasan hukum atas dokumen pendidikannya yang selama ini menjadi bahan perdebatan publik.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut juga membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran serta keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski kabar pengunduran diri menjadi perhatian publik, Gibran hingga pernyataan tersebut disampaikan masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Kini, langkah hukum yang akan ditempuh Gibran menjadi perhatian tersendiri. Proses di PTUN serta rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung akan menjadi bagian penting dalam upaya mencari kepastian hukum atas persoalan dokumen pendidikannya.
Publik pun menantikan bagaimana proses hukum tersebut berjalan dan bagaimana perkembangan polemik yang turut menyeret posisi Wakil Presiden ke dalam dinamika politik nasional.
(Redaksi)
View

Hi Please, Do not Spam in Comments