Dalih Tampungan Air, Pengerukan di Punduttrate Tuai Sorotan Truk Muatan Terbuka Melintas Jalan Poros Benjeng–Cerme

[Foto : Aktivitas Galian Di Desa Pundut trate]

Gresik | Jurnalpersnusantara.com — Aktivitas pengerukan tanah di Desa Punduttrate, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, menuai sorotan. Kegiatan yang disebut sebagai swadaya masyarakat untuk memperluas tampungan air bersih tersebut menggunakan alat berat dan melibatkan kendaraan pengangkut material.

Dokumentasi lapangan menunjukkan excavator melakukan pengerukan di sekitar badan air. Sejumlah truk juga terlihat mengangkut material tanah dari lokasi.

Yang menjadi perhatian, muatan tanah pada truk tampak terbuka tanpa penutup, kemudian kendaraan melintas di jalan poros kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme.Sabtu (05/09/2026)

Jalur tersebut digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Dalam dokumentasi, truk bermuatan terlihat berbagi ruang dengan pengendara sepeda motor di ruas jalan yang relatif sempit.

Kondisi itu memunculkan persoalan lain, yakni potensi debu, material tercecer, keselamatan pengguna jalan serta beban terhadap infrastruktur jalan apabila kendaraan bermuatan melintas secara terus-menerus.

Pihak yang terlibat menyebut pengerukan dilakukan untuk memperbesar kapasitas tampungan air dan merupakan kegiatan swadaya masyarakat.

Namun, keberadaan truk yang mengangkut tanah keluar dari lokasi menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Berapa volume tanah yang dikeruk? Berapa yang digunakan untuk penataan tampungan? Ke mana material yang dibawa keluar lokasi tersebut dikirim?

Jika material hanya dipindahkan untuk kebutuhan pembangunan, tentu tujuan dan penggunaannya dapat dijelaskan.

Namun jika material tersebut diperjualbelikan, maka perlu dipastikan bagaimana status kegiatan tersebut menurut ketentuan yang berlaku, termasuk aspek pertambangan, pengangkutan material dan persetujuan lingkungan.Persoalan berikutnya adalah jalur angkutan.

Jika jalan poros Benjeng–Cerme digunakan secara rutin oleh truk bermuatan tanah, pemerintah perlu memastikan kondisi jalan tetap aman dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut.

Begitu pula dengan debu. Truk dengan muatan terbuka berpotensi membuat material beterbangan atau tercecer selama perjalanan, terutama dalam kondisi cuaca dan jalan yang kering.

Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman sekaligus akses jalan yang aman.

Jangan sampai tujuan memperbaiki tampungan air justru menyisakan persoalan baru bagi masyarakat yang dilalui jalur angkutan.

Nama M. Hudin, yang disebut sebagai Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dikaitkan dengan kegiatan tersebut. Karena itu, klarifikasi mengenai peran dan tanggung jawabnya juga diperlukan.

Apakah yang bersangkutan terlibat dalam koordinasi kegiatan? Siapa yang bertanggung jawab atas alat berat dan kendaraan pengangkut? Bagaimana mekanisme pengelolaan material hasil pengerukan?

Klarifikasi tersebut penting agar informasi yang berkembang tidak berhenti pada klaim dan bantahan.

Persoalan ini sebaiknya tidak disimpulkan sepihak sebagai galian C ilegal, tetapi juga tidak cukup dijawab hanya dengan alasan swadaya masyarakat.

Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan status kegiatan, dokumen atau persetujuan yang dipersyaratkan, dampak terhadap badan air dan lingkungan, serta tata cara pengangkutan material.

Instansi yang berwenang di bidang pertambangan juga perlu memastikan status material apabila tanah hasil pengerukan memang dibawa keluar lokasi.

Sementara pemerintah daerah perlu melihat dampaknya terhadap jalan poros Benjeng–Cerme dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan polemik. Masyarakat membutuhkan kepastian: kegiatan ini sebenarnya untuk apa, materialnya ke mana, bagaimana legalitasnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya.

Jika memang murni untuk kepentingan masyarakat, pemeriksaan dan keterbukaan justru akan memperkuat klaim tersebut.

(Tim)

Baca Juga Artikel ini

View