 |
| [Foto : Aksi ABJI Di Kantor Kecamatan Wringinanom Yang Berakhir Ricuh] |
Dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Polri, massa ABJI membawa enam tuntutan yang menyasar sejumlah program yang bersumber dari anggaran pemerintah desa. Salah satu tuntutan utama adalah audit dan pengusutan penggunaan alokasi Dana Desa sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, massa juga mendesak adanya transparansi pengelolaan Bantuan Khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui program TPS3R Tahun Anggaran 2024–2025, serta pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan Bantuan Khusus Perkim Tahun Anggaran 2024–2025.
Dalam orasinya, Ketua ABJI Suliono mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan program-program desa. Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik tidak seharusnya muncul apabila fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan optimal.
Tak hanya menyoroti program ketahanan pangan, massa juga meminta dilakukan audit terhadap sejumlah pekerjaan fisik Dana Desa yang diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran. Mereka bahkan menyinggung adanya dugaan praktik jual beli proyek serta pungutan proyek yang disebut mencapai 15 hingga 25 persen, yang menurut mereka perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Namun aksi yang semula berlangsung damai mendadak memanas ketika sejumlah warga bersama aktivis dan perwakilan LSM asal Kabupaten Gresik mendatangi lokasi demonstrasi. Kehadiran mereka bukan untuk memberikan dukungan, melainkan mempertanyakan alasan kelompok dari luar daerah melakukan aksi terkait persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.
Warga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa merupakan hak seluruh masyarakat. Namun mereka mempertanyakan motif dan kepentingan pihak luar yang datang membawa isu tersebut ke ruang publik, sementara Kabupaten Gresik dinilai memiliki cukup banyak organisasi masyarakat, aktivis, dan LSM yang selama ini aktif melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Adu argumentasi antara kedua kelompok berkembang menjadi aksi saling dorong dan saling desak di depan Kantor Kecamatan Wringinanom. Massa ABJI akhirnya terpaksa mundur dari lokasi setelah mendapat penolakan dari warga dan sejumlah elemen masyarakat lokal.
"Di Gresik banyak LSM dan elemen masyarakat yang mampu mengawal persoalan ini. Kami mempertanyakan mengapa justru pihak dari luar daerah yang turun melakukan aksi," ujar salah seorang warga di lokasi.
Situasi yang mulai memanas berhasil dikendalikan setelah aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi aksi. Tidak lama kemudian kondisi kembali kondusif dan aktivitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Wringinanom berjalan normal.
Terlepas dari polemik yang terjadi di lapangan, berbagai tuntutan yang disampaikan ABJI terkait Dana Desa, program ketahanan pangan, Bantuan Khusus DLH, Bantuan Khusus Perkim, hingga dugaan praktik pungutan proyek kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah konkret dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Wringinanom maupun pemerintah desa yang menjadi objek tuntutan dalam aksi tersebut. Jurnal Pers Nusantara masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.
(Redaksi JPN)
View
Hi Please, Do not Spam in Comments