Polemik Ruang Seni Surabaya Protes Pengosongan Mencuat, Muncul Kritik Soal Kepentingan Kelompok

[Foto : Poster Yang Berisikan Penolakan atas Pengosongan Kantor DKS Surabaya]

Surabaya | Jurnalpersnusantara.com – Isu pengosongan kantor Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di kompleks Balai Pemuda terus memanas dan menimbulkan perdebatan tajam di kalangan masyarakat dan pegiat budaya. Di satu sisi, para seniman menganggap tindakan itu sebagai penindasan terhadap ruang kebudayaan, namun di sisi lain muncul suara keras yang menilai lembaga tersebut selama ini tidak berkontribusi nyata bagi pelestarian budaya.

Melalui poster yang beredar luas di media sosial, para seniman dan pekerja budaya Surabaya menyatakan penolakan tegas terhadap pengosongan kantor DKS yang dilakukan tanpa dialog terlebih dahulu. Mereka menyebut tindakan itu sepihak, otoriter, dan merusak ruang yang seharusnya menjadi wadah berekspresi dan pengembangan seni.

 

"Ruang seni bukan milik satu pihak saja. Kebudayaan lahir dari kebebasan, bukan paksaan. Pengosongan ini adalah tindakan represif yang melukai ruang kebudayaan," tulis dalam poster tersebut.

Mereka mengajukan empat tuntutan utama: mengadakan dialog terbuka segera, menghentikan tindakan sepihak, menghormati ekosistem seni, serta menjaga kebudayaan dengan cara yang tepat dan bukan melalui penindasan. Seruan mereka pun tegas: "Seniman Bersatu, Budaya Bermartabat! Lawan Ketidakadilan!"

Di tengah gelombang protes itu, MPU Batu, pegiat budaya Nusantara asal Surabaya, memberikan tanggapan yang sangat berbeda dan tajam. Ia menilai gerakan yang kini mengatasnamakan kebudayaan hanyalah tameng semata untuk kepentingan kelompok tertentu.

 

"Tumben kesenian baru mengatasnamakan kebudayaan. Selama ini kemana saja? Mereka sibuk dengan kepentingan kelompok dan perutnya masing-masing," tegasnya.

 

Menurut MPU Batu, selama ini DKS hampir tidak pernah menyentuh aspek-aspek penting kebudayaan yang tumbuh dari akar rumput, mulai dari pelestarian situs bersejarah, busana tradisional, aksara kuno, terapis alternatif, hingga sepuluh pokok kebudayaan yang seharusnya menjadi perhatian utama.

 

"Kapan DKS pernah mengurusi kebudayaan yang pelakunya bergerak dari bawah hingga berkembang? Semua itu tidak tersentuh sama sekali. Nama kebudayaan tidak pantas dibawa-bawa dalam sengketa ini. Jangan jadikan warisan leluhur sebagai alat untuk kepentingan sendiri," tambahnya.

 

Ia pun mewakili para pegiat budaya yang sungguh-sungguh bekerja melestarikan warisan Nusantara, mengutuk keras penggunaan nama kebudayaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

 

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pandangan yang mendalam. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang hilangnya ruang berekspresi dan campur tangan kekuasaan dalam dunia seni. Namun di sisi lain, ada penilaian bahwa lembaga yang diperjuangkan selama ini gagal menjalankan tugas utamanya dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang sesungguhnya.

 

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait perdebatan yang semakin memanas ini. Masyarakat pun menanti langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan kebudayaan Kota Pahlawan.

(Hamim JPN)

Baca Juga Artikel ini

View